in

Landclearing Area Sirkuit MotoGP Mandalika Tahap II Digelar

TITIKMEDIA — Setelah sukses melakukan landclearing tahap I, Senin (16/11), PT. ITDC selaku BUMN pengembang pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, kembali melakukan landclearing tahap II area Sirkuit MotoGP Mandalika di Kuta Kecamatan Pujut, Lombok Tengah.

Ketua Tim Verifikasi Percepatan Pembangunan KEK Mandalika AKBP. Awan Hariono, S.I.K. mengungkapkan, proses landclearing baik tahap I yang telah dilakukan maupun tahap II yang dilaksanakan hari ini, telah melalui proses yang panjang termasuk verifikasi data para pihak.

“Bahkan, kami juga sudah mengumpulkan berbagai dokumen baik yang dimiliki oleh warga (pengklaim, red) maupun ITDC. Pun data dari pihak pemerintah hingga tingkat desa. Dari semua itu, bukti yang dimiliki oleh ITDC sangat kuat,” ungkapnya.

Dikatakan, lahan yang dilakukan landclearing tahap II memiliki luas sekitar 3,5 hektar yang merupakan lahan enclave. Dimana sebelumnya telah dilakukan identifikasi dan verifikasi, termasuk untuk pembayaran oleh ITDC telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Untuk tanah klaim sudah kita identifikasi dan verifikasi. Hasilnya, alas hak yang dimiliki oleh ITDC lebih jelas dan lebih kuat. Nah, untuk lahan yang kita kosongkan ada empat pemilik di antaranya lahan milik Jinalim, Gema Lazuardi, Ridwan, dan Amaq Mangin,” jelasnya.

Sedangkan terkait rekomendasi Komisi Nasional Hak Azasi Manusi (Komnas HAM), Pamen Polri melati dua itu menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan rencana landclearing tahap II, kepada Perwakilan Komnas HAM NTB.

Sementara Manager Konstruksi KEK Mandalika Aris Joko Santoso mengatakan, sebagai bentuk kepedulian dan niat baik dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat sekitar, pihak KEK Mandalika telah mempersiapkan hunian sementara (huntara) bagi warga yang tinggal di lokasi landclearing.

“Kami sudah menyiapkan hunian sementara atau huntara lengkap dengan sarana mushalla, yang lokasinya lebih dekat dengan akses jalan raya. Bahkan kami bersama pemda juga sudah menyiapakan hunian tetap pariwisata yang kami lengkapi dengan akses jalan, penerangan jalan, dan air bersih,” katanya.

“Untuk proses kepemilikan huntap pariwisata itu, warga cukup mengeluarkan uang lima juta rupiah dengan cara mencicil selama dua tahun,” imbuhnya.

Sedangkan Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Artanto, S.I.K., M.Si., mengapresiasi warga baik pemilik lahan enclave maupun pengklaim yang patuh atau taat aturan dan hukum, sehingga proses landclearing berjalan sesuai rencana.

Alhamdulillah, landclearing hari ini berjalan dengan lancar dan kondusif, dan para pihak yang mengklaim sebagai pemilik tanah sudah mengiklaskan dilakukan landclearing,” kata Kabid Humas.

“Hal ini merupakan hasil upaya pendekatan secara persuasif dan komunikasi aktif terhadap masyarakat,” tutupnya. (Bhr)

What do you think?