in

Kanwil Kemenkumham NTB Kembali Jaring Organisasi Bantuan Hukum

Foto bersama dan pemberian cinderamata usai verifikasi faktual LBH-HAMI NTB

TITIKMEDIA – Kantor Wilayah Kemenkumham NTB melalui Tim Kelompok Kerja Daerah (Pokjada) Pelaksana Verifikasi dan Akreditasi, Selasa (27/4/2021), melakukan verifikasi faktual terhadap Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (LBH-HAMI) Nusa Tenggara Barat (NTB).

Kepala Kanwil Kemenkumham NTB, melalui Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham NTB Dr. Harniati, S.H., LLM. mengungkapkan,  tahun 2021 ini dilakukan proses penjaringan terhadap calon Organisasi Bantuan Hukum (OBH) periode 2022-2024.

“Tim Pokjada melakukan pengecekan data dan dokumen, yang telah diunggah oleh HAMI NTB di aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM, red), melalui website sidbankum.bphn.go.id,” ujar Harniati.

“Penjaringan ini dimaksudkan sebagai syarat OBH, agar lolos dalam penjaringan calon OBH yang mendapat pembiayaan dari negara,” imbuhnya.

Dikatakan, dalam verifikasi faktual lapangan dan dokumen, tim Pokjada melakukan pemeriksaan atau validasi terhadap dokumen yang diunggah melalui aplikasi.

“Dokumen yang diunggah oleh HAMI NTB divalidasi, apakah sesuai seperti yang diunggah di SIDBANKUM sebelumnya,” ucapnya.

Selain pengecekan dokumen, lanjut Harniati, tim Pokjada juga melakukan peninjauan terhadap sarana dan prasarana pendukung lain yang dimiliki HAMI NTB.

“Ini juga sebagai salah satu indikator, apakah HAMI NTB bisa memenuhi syarat menjadi OBH,” tandasnya.

Terpisah,  Kepala Bagian Program Hubungan Masyarakat Kanwil Kemenkumham NTB I Gde Sandi Gunasta, S.H., M.H. mengatakan, dari total 19 LBH yang mendaftar sebagai calon OBH periode 2022-2024, terdapat sembilan LBH yang mengirimkan data ke aplikasi SIDBANKUM.

“Nah, dari sembilan LBH itu terjaring sebanyak delapan LBH yang berhasil masuk ke verifikasi faktual,” tutur Sandi.

Sandi menjelaskan bahwa verifikasi faktual dan survey lapangan itu dilaksanakan, guna melanjutkan proses penjaringan pemberi bantuan hukum baru yang memiliki tata nilai PASTI.

“Artinya, nantinya akan tercipta pemberi bantuan hukum baru yang profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Itulah tata nilai yang dijunjung tinggi Kemenkumham,” tegasnya.

Untuk diketahui, pada tahun 2020 lalu terdapat 19 LBH yang telah terakreditasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditentukan.

“Diharapkan jumlah itu tetap mendaftar untuk akreditasi ulang dan edit profile Pemberi Bantuan Hukum atau PBH, dalam SIDBANKUM yang akan dibuka pada gelombang kedua tanggal 2 hingga 24 Agustus mendatang,” pungkas Sandi. (djr)

What do you think?