in

“Hifdz al-Nafs dan Hifdz al-Mâl” jadi Alasan PBNU Tegas Minta Pilkada Serentak 2020 Ditunda

Ketua PBNU KH. Said Aqil Siroj (Foto: Istimewa)

TITIKMEDIA – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dengan tegas meminta perhelatan pesta demokrasi, Pilkada Serentak 2020 di masa pandemi Covid-19 ditunda. Penundaan itu karena PBNU berpendapat, melindungi hifdz al-nafs (kelangsungan hidup) dengan protokol kesehatan, sama pentingnya dengan menjaga hifdz al-mâl (kelangsungan ekonomi) masyarakat.

Dalam surat pernyataan sikap PBNU terhadap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 tertanggal 20 September, yang ditandatangani Ketua PBNU Prof. Dr. KH. Said Aqil Siroj, M.A. dan Sekretaris Jenderal PBNU Dr. Ir. H. A. Helmy Faishal Zaini dikatakan, karena penularan Covid-19 telah mencapai tingkat darurat, maka prioritas utama kebijakan negara dan pemerintah selayaknya diorientasikan untuk mengentaskan krisis kesehatan.

Disebutkan, di tengah upaya menanggulangi dan memutus rantai penyebaran Covid-19, Indonesia tengah menghadapi agenda politik yaitu Pilkada Serentak di sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota yang puncaknya direncanakan akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020.

“Sebagaimana lazimnya perhelatan politik, momentum pesta demokrasi selalu identik dengan mobilisasi massa. Meski ada pengetatan regulasi terkait pengerahan massa, telah terbukti dalam pendaftaran paslon terjadi konsentrasi massa yang rawan menjadi klaster penularan,” sebut pernyataan sikap itu.

Dijelaskan, fakta bahwa sejumlah penyelenggara pemilu baik di tingkat pusat maupun daerah, serta para calon kontestan Pilkada di sejumlah daerah positif terjangkit Covid-19. Dengan kondisi tersebut, PBNU meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Pemerintah, dan DPR RI untuk menunda pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2020 hingga tahap darurat kesehatan terlewati.

“Pelaksanaan Pilkada sungguh pun dengan protokol kesehatan yang diperketat, sulit terhindar dari konsentrasi orang dalam jumlah banyak dalam seluruh tahapannya,” bunyi akhir poin pertama.

Sedangkan pada poin kedua dan ketiga, PBNU meminta untuk merelokasi anggaran Pilkada dan perlunya meninjau ulang pelaksanaan Pilkada. (hsn)

What do you think?

Comments

Tinggalkan Balasan

Loading…

0