in

Universitas Mataram Bahas Monev Raperda dan Perda bersama DPD RI

Suasana FGD Universitas Mataram bersama DPD RI membahas monev Raperda dan Perda

TITIKMEDIA – Memberikan masukan pemikiran kepada DPD RI dalam menyusun peraturan pelaksanaan dari kewenangan yang dimiliki, dinilai penting dalam monitoring dan evaluasi atau monev Raperda dan Perda. Demikian diungkapkan Rektor Universitas Mataram Prof. Dr. H. Lalu Husni, S.H., M.Hum., Senin (16/11), saat gelaran Focus Group Discussion (FGD) yang digelar secara offline di Ruang Sidang Senat Gedung Rektorat Unram.

“Misalnya hasil pemantauan dan evaluasi apakah bentuk rekomendasi kepada Kemendagri, untuk mencabut Perda tersebut, begitu juga dengan Raperda apakah merupakan rekomendasi kepada Gubernur/Bupati/Walikota dan DPRD agar tidak diteruskan pembahasannya,” sebutnya.

Dalam FGD yang mengusung tema “Implementasi Wewenang dan Tugas DPD RI dalam Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan Peraturan Daerah (Perda)” itu, Prof. Husni menyampaikan bahwa berkenaan dengan alat kelengkapan DPD yang melakukan monev, dari FGD tersebut dapat menghasilkan pemikiran-pemikiran agar wewenang dan tugas DPD dapat terlaksana dengan baik.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPD RI Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. menjelaskan, DPD RI merupakan anak kandung reformasi melalui Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, sehingga muncul Pasal 22B ayat (1), (2), dan (3) yang menjadi cikal bakal lahirnya DPD.

“Yang perlu dibawa dalam diskusi ini adalah DPD memiliki peran untuk mengawasi Undang-Undang, karena di dalam Undang-Undang itu juga masuk pembuatan Perda itu,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, DPD juga berperan membuat disparitas tatanan pembangunan daerah, agar semakin kecil sehingga daerah semakin maju.

“Sebab jika daerah kuat, maka Indonesia akan maju. Daerah harus dibangun semaksimal mungkin, dan setiap warga negara harus mendapatkan kehidupan yang layak, yang setara dengan kehidupan di Pusat,” tandasnya.

Dia optimis bahwa semangat berjuang bersama antara akademisi, para ahli, pemerintah daerah, dan pemerintah pusat melalui forum-forum ilmiah, akan melahirkan ide-ide solutif untuk pembangunan bangsa.

“Dengan semangat juang yang sama, melalui FGD-FGD seperti ini akan melahirkan sumbangsih pemikiran untuk pembangunan bangsa, membangun tata pemerintahan kita,” katanya.

FGD tersebut menghadirkan beberapa pembicara di antaranya Staf Ahli Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI Tri Sulistyowati selaku, Kepala Biro Hukum Pemprov NTB Ruslan Abdul Gani, S.H., M.H., dan Guru Besar Ilmu Hukum Unram Prof. Dr. Gatot Dwi Hendro Wibowo, S.H., M.Hum.

Dengan penerapan ketat protokol kesehatan, kegiatan ilmiah yang digelar secara offline tersebut diikuti 60 peserta, terdiri dari akademisi ilmu hukum dan politik, para pejabat Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota), Bapemperda DPRD kabupaten/kota, mahasiswa S2 dan S3 Ilmu Hukum/Sosial Politik, serta beberapa lembaga penelitian terkait. (red)

What do you think?